PERJANJIAN KERJASAMA

Latar Belakang
Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, di samping sandang, pangan, dan papan. Sampai saat sekarang, penyediaan air minum diperlakukan sebagai komoditi sosial dan ekonomi. Pada tingkat nasional, pembangunan penyediaan air minum diarahkan untuk meningkatkan layanan kepada 60% dari jumlah penduduk perkotaan dan menurunkan tingkat kebocoran air sebesar 35-25 persen untuk kota metropolitan dan kota besar, 35-30 persen untuk kota menengah dan kecil. Penyediaan air minum umumnya dikelola oleh perusahaan daerah, PDAM, yang sampai saat ini telah berjumlah 319 PDAM di Indonesia.
Peran Serta Swasta (PSS) di bidang air bersih baru diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1990an dengan pertimbangan untuk peningkatan efisiensi dan kinerja pelayanan air bersih, pencapaian kemampuan pembiayaan, dan penggalangan sumber-sumber pendanaan bagi keperluan investasi. Gagasan umum PSS di Indonesia didorong oleh keterbatasan dana dan kinerja yang buruk dari pelayanan air bersih, yang ditandai oleh cakupan  layanan yang rendah dan kebocoran/kehilangan air yang tinggi. Selain itu, penduduk miskin perkotaan harus membayar air bersih dengan harga yang  lebih mahal melalui penjaja air.
Penyelenggaraan PAM dinilai layak untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan karena dapat memulihkan biaya investasi, yaitu menutupi biaya pemeliharaan dan operasi serta pemulihan biaya investasi. Dengan demikian, PSS dituntut untuk memperbaiki manajemen dan juga operasi dan pengembangan dari sistem penyediaan air bersih dengan harapan bahwa ketergantungan dari anggaran negara akan dapat dihilangkan dan standar pelayanan dapat ditingkatkan lebih baik.

Prasarana Air Bersih  Jakarta
Pelayanan air bersih untuk wilayah DKI Jakarta diselenggarakan oleh PDAM DKI Jaya yang dibentuk pada tahun 1997 berdasarkan Perda. Sistem Penyediaan Air Bersih Jakarta diperoleh dari beberapa sumber air baku, yaitu air baku dari bendungan Jatiluhur, terletak sekitar 60 km sebelah timur Jakarta, mata air Ciburial spring 60 km selatan Jakarta, Sungai Ciliwung, Sungai Cilandak, dan air curah dari IPA Cisadane milik PDAM Kabupaten Tangerang 30 km sebelah tenggara Jakarta. Air dari Jatiluhur disalurkan sebesar 9,34 m3 per detik ke IPA Buaran melalui saluran terbuka (Kanal Tarum Barat) yang mudah terkena pencemaran sebagaimana berbagai air permukaan yang mengalir di Jakarta. PDAM DKI Jaya membeli pasokan air baku dari Otorita Jatiluhur, air curah dari IPA Cisadane milik Pemda Kabupaten Tangerang, dan air dari mata air Ciburial milik Pemda Kabupaten Bogor. 
Sebelum Peran Serta Swasta atau PSS (1996), total volume air yang dipasok dari berbagai IPA sebesar 1.376.020 m3/hari ( dari wilayah Barat sebesar 672,969 m3/hari dan wilayah Timur 694,051 m3/hari). Total jumlah sambungan rumah (rumah tangga non-rumah tangga)  649.429 units (wilayah Barat 312.879 unit dan wilayah Timur 336.550 unit). NRW (Tingkat Kehilangan Air) air dilaporkan sebesar 57%. Cakupan layanan sekitar 41%. Tarif rata-rata pada saat berlakukanya PKS bulan Pebruari 1998 sebesar Rp. 1.942,97 per m3. Volume air terjual sebesar  176 juta m3/tahun. Air ledeng umumnya masih  harus dimasak sebelum dikonsumsi. Sebagian dari jaringan pipa distribusi sudah lebih dari 50 tahun. Karyawan PDAM DKI Jaya tercatat sebanyak  1.300 orang.
Sejak tahun 1960an dan mulai tahun 1970an perluasan sistem penyediaan air bersih Jakarta didanai dari dana pinjaman luar negeri melalui pemerintah pusat. PDAM DKI Jakarta diharuskan membayar hutang kepada Departemen Keuangan. Sementara, penentuan tarif air yang disyahkan oleh DPRD, harus mempertimbangkan fungsi sosial untuk mengakomodasi pelayanan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan tarif yang terjangkau. Struktur tarif ditetapkan berdasarkan konsumsi air dan pengelompokan pelanggan.