|
Kewenangan dan tanggung jawab
Kewenangan BR PAM DKI mempunyai kewenangan berikut ini : - Meminta penjelasan-penjelasan, transparansi data dari PDAM DKI Jakaarta dan atau Mitra Swasta (Palyja dan AETRA) beserta institusi terkait lainnya mengenai semua persoalan yang menyangkut pelaksanaan pelayanan air minum dan PKS;
- Mendapatkan akses serta memeriksa, memfoto-copy/mengutip/menyalin catatan, pembukuan secara transparan yang relevan dengan masalah/laporan dan perselisihan yang berkenaan dengan pelaksanaan PKS;
- Memberikan pandangan-pandangan dan arahan tentang penyampaian altertantif penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan PKS secara transparan;
- Memberikan keputusan tentang penyesuaian proyeksi keuangan, target teknis dan standar pelayanan kerja sama yang diusulkan para pihak, apabila dalam suatu tahapan kerja sama kondisi tertentu menuntut dilakukannya penyesuaian tersebut dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan PKS beserta Perjanjian pendukungnya serta didukung dengan prinsip transparansi dari para pihak terkait;
- Menjalin kerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang mewakili konsumen/LSM/publik dalam rangka untuk mencari masukan-masukan dan atau mensosialisasikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat;
- Melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam rangka kelancaran dan pengamanan pelaksanaan serta maksud tujuan PKS antara lain sebagaimana diuraikan dalam PKS dan Perjanjian-Perjanjian pendukung lainnya;
- Mengacu kepada PKS Pasal 50.1 (b) Badan Pengatur (BR PAM DKI) berwenang untuk meng-audit Pihak Kedua dan untuk keperluan audit tersebut Pihak Kedua wajib memberikan seluruh informasi dan data yang diminta.
BR PAM DKI bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
|
