Berita Berita
Kurangi Kehilangan Air

Sumber  : Kompas

 

Kamis     : 12 Agustus 2010

 

Jakarta, Kompas - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak perlu menaikkan tarif untuk membantu PAM Jaya mengatasi masalah keuangan yang dihadapinya. Namun, hal mendesak yang perlu dilakukan adalah membantu perusahaan itu mengatasi pencurian air yang merugikan PAM Jaya.

”Masalah ketidakseimbangan antara dana pemasukan dari pelanggan dan imbal air yang harus dibayar ke mitra swasta tidak layak diselesaikan dengan menaikkan tarif. PAM Jaya harus menambah pemasukan dari menurunkan tingkat kehilangan air dan memperbesar penjualan,” kata anggota Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta, Firdaus Ali, Rabu (11/8) di Jakarta Pusat.

Tingkat kehilangan air rata-rata yang mencapai 46 persen harus ditekan serendah-rendahnya agar pemasukan PAM Jaya dari penjualan air meningkat. Peningkatan penjualan air itu akan mendongkrak pendapatan PAM Jaya. Dengan demikian, dapat membayar imbal air dan membayar utang pada PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra).

Sebelumnya, Direktur Utama PAM Jaya Maurits Napitupulu mengatakan, utang PAM Jaya ke PT Palyja dan PT Aetra membengkak, dari Rp 480 miliar menjadi Rp 552 miliar, karena pemasukan dari pelanggan lebih kecil dibanding imbal air yang harus dibayar kedua perusahaan. Hal itu terjadi karena tarif tidak naik selama tiga tahun serta harga semua bahan baku produksi dan distribusi air bersih terus naik.

PAM Jaya meminta kenaikan tarif agar utang dapat dibayar serta kedua mitranya mendapatkan dana untuk investasi pada perbaikan dan penambahan jaringan pipa.

Kondisi dilematis

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mengatakan, Pemprov DKI akan menghadapi dilema jika menaikkan tarif air bersih PAM Jaya. Kenaikan tarif pada pelanggan kecil akan berdampak penambahan beban rakyat.

Jika tarif pelanggan besar yang dinaikkan, para pengusaha akan mencari alternatif memproduksi sendiri air bersih yang lebih murah. Penggunaan teknologi semacam reverse osmosis oleh enam pengembang besar merupakan contoh produksi air bersih secara mandiri dan efisien.

Namun, jika PAM Jaya memaksakan kenaikan tarif, Pemprov DKI harus mempelajari variabel biaya produksi air untuk menentukan besaran kenaikan tarif yang tidak terlalu membebani pelanggan. Lebih baik berkonsentrasi menambah penghasilan dari menurunkan kebocoran dan menjual air lebih banyak daripada menaikkan tarif.

”Apabila proses produksi dan distribusi sudah efisien, tetapi pendapatan PAM Jaya masih kurang, usulan kenaikan tarif baru dipertimbangkan,” kata Nurdin.

Menurut Firdaus, Pemprov DKI sedang menyiapkan operasi anti-pencurian air di kawasan-kawasan yang dianggap rawan. Operasi anti-pencurian air kali ini melibatkan aparat gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI AD, Satpol PP, dan PAM Jaya. Pencurian air diduga menyebabkan PAM Jaya kehilangan air sampai 23 persen. Pencurian air sulit diberantas oleh mitra PAM Jaya karena keduanya tidak memiliki kewenangan untuk itu.

Maurits mengatakan, berdasakan pengalaman di Palembang dan Surabaya, bantuan pemerintah dan polisi dapat membantu mengurangi pencurian air sehingga tingkat kebocoran turun di bawah 35 persen. (eca)

 
Listrik sengat perusahaan air minum

Sumber : Bisnis Indonesia

 

Senin    : Rabu, 11 Agustus 2010

 

 

Penaikan tarif PDAM jadi solusi

BISNIS INDONESIA

JAKARTA : Ratusan perusahaan daerah air minum (PDAM) terancam bangkrut akibat penaikan tarif dasar listrik (TDL) yang mendongkrak biaya pembayaran listrik menjadi lebih dari 40% dari total biaya operasional perusahaan setiap bulannya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Per-pamsi) Syaiful mengatakan kenaikan biaya tersebut meningkat sekitar 30% dari porsi biaya sebelumnya yaitu mencapai 20%-30% dari total biaya operasional perusahaan.

Biaya listrik PDAM tersebut, menjadi semakin besar karena pengenaan tarif beban puncak pada pukul 18.00-20.00, yang tarifnya dua kali lipat dari tarif normal. Padahal, pukul 17.00-22.00 adalah saat PDAM beroperasi maksimal.

Dia menuturkan jika kondisi ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah, seluruh PDAM di Indonesia yang jumlahnya mencapai 394 perusahaan tidak akanmampu membayar biaya operasional dan akhirnya memilih menutup usahanya karena bangkrut.

"Dengan penaikan TDL hingga 18% dari tarif sebelumnya, membuat biaya pembayaran listrik setiap bulannya membengkak menjadi 40% dari total biaya operasional perusahaan," katanya kepada Bisnis, kemarin.

Syaiful menuturkan penaikan TDL ini sangat memukul PDAMmengingat sebagian besar proses produksi serta pendistribusian air minum kepada masyarakat menggunakan sistem pompa, sehingga membutuhkan daya listrik yang relatif besar, dibandingkan dengan yang menggunakan sistem gravitasi.

Tarif khusus

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah mengkaji ulang penaikan TDL tersebut atau .memberikan insentif berupa tarif khusus untuk PDAM, mengingat peranan perusahaan air minum ini dalam melayani pengadaan air bersih bagi masyarakat.

"Untuk itu kami berharap PDAM memperoleh tarif listrik khusus, jika tidak, ratusan PDAM dikhawatirkan semakin bangkrut, menyusul menurunnyakondisi keuangan perusahaan," ujarnya.

Dia menuturkan hingga saat ini dari 394 PDAM, hanya 30% saja yang dikategorikan sehat, sisanya dalam kondisi tidak sehat atau merugi yang mencapai 275 perusahaan (70%).

Menurut dia, jika kenaikan biaya pembayaran listrik masih berkisar 10%-15%, PDAM masih mampumengatasi persoalan tersebut dengan meningkatkan tarif air, tetapi jika kenaikannya lebih dari 30%, tentu akan memberatkan masyarakat.

Selain itu, penaikan tarif listrik juga akan memengaruhi kemampuan PDAM dalam memperluas jaringan pipa air minum, yang tentunya berdampak pada pencapaian target millennium development goals (MDGs) yaitu mewujudkan pelayanan air minum kepada 65% masyarakat Indonesia pada 2015.

Syaiful menuturkan hingga saat ini layanan PDAM baru menjangkau 8 juta sambungan rumah atau hanya 24% penduduk Indonesia yang terlayani, dari jumlah tersebut, untuk penduduk perkotaan terlayani sekitar

47%, sedangkan wilayah perdesaan hanya 11% dari total penduduk.

"Jadi dampaknya sangat besar baik bagi masyarakat secara umum, maupun pencapaian target-target pemerintah. Jika dipaksakan kenaikan TDL ini, kami jelas menolak," tegasnya.

Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian PU Rachmat Kamadimengatakan pihaknya tengah melakukan inventarisasi untuk mendata sejauh mana dampak penaikan TDL terhadap PDAM.

Meski demikian menurut dia, PDAM tetap harus menerima dan melaksanakan ketentuan umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan penaikan TDL "Jadi tidak bisa langsung serta-merta menolak keputusan pemerintah, kan masih bisa dibicarakan. Saat ini kami tengah menginventarisasi persoalan yang terjadi," ujarnya.

Pihaknya menyarankan untuk membahas kesulitan tersebut dengan masing-masing kepala daerah selaku pemilik badan usaha milik daerah (BUMD) untuk memperoleh solusi guna kelangsungan operasional PDAM.

Menurut dia, solusi tersebut bisa berupa menaikkan t,arif air kepada masyarakat atau biaya pembayaran listrik disubsidi oleh pemerintah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

"Pasti ada solusinya, pemerintah daerah juga harus memikirkan persoalan tersebut dengan memberikan kompensasi dari penaikan TDL tersebut," katanya. (06) {rednksi@bisnis.co.itfl

 

 
Aetra Berdayakan warga Jakut

Sumber  :  Bisnis Indonesia

 

Jakarta   :  27 juli 2010

 

JAKARTA: PT Aetra Air Jakarta bekerja sama dengan Rumah Amal Salman ITB menandatangani MoU program pemberdayaan masyarakat di 17 RT di Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara.

"Dalam program ini Aetra juga memberikan akses air bersih melalui dua titik hidran umum yang akan melayani lebih 2.000 jiwa," ujar Presdir Aetra Syahril Japarin seusai meneken MoU dengan Ketua yayasan Pembina Masjid Salman ITB Syarif Hidayat, kemarin.

Melalui kerja sama ini, tulis siaran pers Aetra kemarin, akan diluncurkan rangkaian program Kampoeng Bangkit. Aetra akan melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat melalui bidang pendidikan, cinta lingkungan, serta koperasi Microfinance.

"Berbagai kegiatan itu dibina sebuah komite dari unsur warga yang dipilih demokratis."

Aetra adalah mitra operasi PDAM Jaya untuk mengelola, mengoperasikan, memelihara, dan berinvestasi guna mengoptimalkan sistem pasokan air bersih bagi warga di belahan timur Sungai Ciliwung. Saat ini Aetra memiliki lebih dari 383.000 pelanggan. (BISNIS/RA)

 
Kualitas air baku ditingkatkan

Sumber  : Bisnis Indonesia

 

Jakarta   : 23 Juli 2010 

 

JAKARTA : Kementerian Pekerjaan Umum berjanji meningkatkan kualitas air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Jakarta, seiring dengan pertambahan penduduk di wilayah itu dan kebutuhannya sudah cukup mendesak.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan upaya peningkatan air baku ini melalui pembangunan pipa untuk mengambil sumber air baku dari Waduk Jatiluhur.

"Selama ini air baku yang diambil dari waduk Jatiluhur disalurkan ke Jakarta melalui saluran terbuka Kanal Tarum Barat (Kalimalang), sehingga kualitasnya setiap tahun terus mengalami penurunan karena tercemar limbah di sepanjang perjalanan," ujarnya kemarin. (BISNIS/09) 

 
25 pemda peroleh hibah air bersih

Sumber  :  Bisnis Indonesia

 

Selasa    :  20 Juli 2010

 

 

JAKARTA: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan 25 kabupaten/kota di Tanah Air sebagai penerima hibah tahap pertama program air minum dan pengelolaan air limbah yang dimulai tahun ini.

Sebanyak 22 kabupaten menerima program hibah air minum dengan besaran dana hibah yang disalurkan untuk 1.000 sambungan rumah (SR) ditetapkan senilai Rp2 juta/SR.

Adapun daerah yang mampu memberi sambungan air minum kepada lebih dari 1.000 SR, akan menerima bantuan hibah sebesar Rp3 juta/SR.

Adapun tiga pemerintah kota akan menerima bantuan program untuk air limbah ditetapkan besaran bantuan untuk skala kota sebesar Rp5 juta/SR dan skala komunal Rp2 juta/SR.

PENGUMUMAN LELANG Cetak E-mail
PENGUMUMAN LELANG
No. 01/BR /TPBJ/VIII/2010
 
Tim Pengadaan Barang / Jasa Badan Regulator PAM DKI Jakarta akan melaksanakan seleksi umum prakualifikasi kegiatan Kajian Water Stress Area di 4 Kodya Provinsi DKI Jakarta, dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 445.000.000,-. (non APBD). Pendaftaran Prakualifikasi, Tgl: 26, 27 & 30 Agustus 2010 (3 hari kerja),
Pkl: 09.00 - 15.00 WIB di Kantor BRPAM DKI Jakarta, Jl. Pejompongan Raya No. 57 Jakarta Pusat.
 
Catatan :
Bahwa  anggaran yang tersedia masih memerlukan pengesahan dari gubernur Pemprov DKI Jakarta.
 
Rabu :   25 Agustus 2010
 
Oleh : Tim Pengadaan Barang/Jasa 
 
 
SEMINAR NASIONAL SEHARI “KEBIJAKAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PAM 2010-2014”

Badan Regulator PAM DKI Jakarta menyelenggarakan seminar nasional sehari dengan tema “Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur PAM 2010-2014” pada tanggal 20 Januari 2010, di Hotel Sultan Jakarta. Seminar dihadiri oleh 127 orang peserta yang terdiri dari unsur Pemerintahan, Universitas/Perguruan Tinggi, LSM/Asosiasi Profesi, PDAM, Operator Swasta, dan Wartawan. 

Selanjutnya...
 
Kinerja Pelayanan Semester Pertama 2009 PDF Cetak E-mail
Kinerja pelayanan PAM DKI Jakarta menunjukkan perubahan positif. Salah satu indikator yang paling penting dan dicermati oleh Badan Regulator adalah tingkat kehilangan air atau water loss, yang di dalam penyelenggaraan layanan air PAM di Jakarta disebut sebagai unaccounted for water (UFW). Perbandingan antara kedua mitra swasta PAM Jaya, yaitu Palyja yang memberikan layanan di Jakarta bagian Barat dan Aetra yang memberikan layanan di Jakarta bagian timur, meski keduanya memberikan peningkatan kinerja pelayanan, ditemukan bahwa pelayanan pada bagian Barat mempunyai kinerja yang lebih tinggi dibanding pelayanan pada bagian Timur dalam penurunan tingkat kehilangan air.
Selanjutnya...
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 1 dari 2
Beranda
Nasional
Pelanggan
Prakerjasama
Periode Kerjasama
Hukum
Keuangan
Tehnik
Lain - Lain
Polling
Apakah menurut anda tarif air bersih sangat tepat dinaikkan pada saat ini ?
 
Kami memiliki 18 Tamu online
TCP / IP Anda : 38.107.191.104