Jakarta  :  01 Ferbruari 2012

Sumber  :  www.jpnn.com

Tarif Air Ditinggikan, ICW Lapor KPK

Jakarta   :   31 Januari 2012

Sumber   :   www.tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah aktivis dari Koalisi Mayarakat Anti Swastanisasi Air Jakarta melaporkan dugaan korupsi penyimpangan penetapan tarif air swasta (imbalan) lima tahunan antara Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dan mitra swasta asing atau rebasing senilai Rp 561,41 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Selasa (31/1/2012).

"Pada proses yang disebut rebasing ini diduga pihak PAM Jaya memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi dengan cara bersedia menyetujui penetapan-penetapan harga dan target yang merugikan pelanggan dan pemerintah," ujar perwakilan pelapor, Kepala Divisi Investigasi ICW, Agus Sunaryanto, seusai membuat laporan.

Agus menjelaskan, pengelolaan air mulai produksi hingga distribusinya telah dikelola oleh pihak swasta sejak 13 tahun lalu. Harga air di Jakarta terbilang paling mahal dibanding wilayah lain. Sebut saja untuk wilayah kerja Palyja yang mencapai Rp 7.800/m3 dan untuk wilayah kerja Aetra sebesar Rp 6.800/m3. Sementara, harga air di Surabaya hanya Rp 2.600/m3 atau di Bekasi yang hanya Rp 2.30/m3.

Menurutnya, mahalnya tarif air untuk pelanggan di Jakarta, karena dalam kesepakatan rebasing harus memuat nilai keuntungan yang tinggi bagi pihak mitra swasta. Di sisi lain, tarif air yang tinggi justru menyebabkan PAM Jaya mempunyai kewajiban membayar utang kepada pihak swasta.

Ada sejumlah biaya yang tidak seharusnya masuk ke dalam nilai imbalan, seperti ongkos-ongkos untuk pekerjaan asing atau ekspatriat di PT Palyja. "Menurut kami, penetapan nilai imbalan yang tinggi adalah bentuk 'pemerasan' terselubung kepada konsumen dan pemerintah," tandasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh koalisi ini, bahwa utang PAM Jaya kepada swasta telah mencapai Rp 561,41 miliar. Apabila PAM Jaya tak mampu membayar, maka utang yang potensial terus membengkak itu akan menjadi beban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Menteri Keuangan.

Koalisi ini menduga terjadi praktik penyimpangan dalam proses rebasing bermodus pelonggaran target sehingga menguntungkan pihak swasta, terutama pengurangan target volumen air yang terjual dan tingkat kebocoran.

"Pada volume air terjual, volumenya dikurangi sementara untuk tingkat kebocoran persentasenya dinaikkan," jelasnya.

Akibat penyimpangan dalam proses rebasing tersebut, lanjut Agus, diduga telah menyebabkan terjadinya kerugian negara sebagaimana disebut sebesar Rp 561,41 miliar.

Perwakilan pelapor dari Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA), Muhammad Reza, menambahkan bahwa hari ini tengah berlangsung rebasing 2012 oleh kedua pihak di Jakarta. Namun, pertemuan itu tertutup.

"Saya harap KPK memantau ini. Jangan sampai rebasing ini berdampak kepada masarakat lagi," imbuhnya.

Jakarta  :  31 Januari 2012

Sumber  :  www.tribunnews.com

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tarif PAM di Ibukota Jakarta sangat mahal. Koalisi Masyarakat Anti Swastanisasi Air Jakarta pun menemukan penyebab mahalnya air PAM tersebut.

Yakni, adanya kesepakatan tarif antara PAM Jaya dan mitra swasta harus memuat sejumlah biaya atau imbalan yang diperuntukkan bagi pekerja asing (ekspatriata) yang bekerja di perusahaan swasta. Bahkan, biaya sekolah anak si pekerja asing tersebut masuk dalam nilai imbalan tarif air.

"Menurut kami, penetapan nilai imbalan yang tinggi adalah bentuk pemerasan terselubung kepada konsumen dan pemerintah," ujar Kepala Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, seusai membuat laporan dugaan korupsi PAM Jaya-swasta di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (31/1/2012).

Agus mencontohkan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2007 dan 2008 pada PAM Jaya, biaya untuk pekerja asing yang notabene-nya tidak berkaitan, tapi menjadi imbalan PT Palyja selaku pengelola air dari pihak swasta, mencapai Rp 3,865 miliar.

Biaya sebanyak itu diperuntukkan bagi biaya sekolah anak pekerja asing sebesar Rp 1,2 miliar. Kemudian keperluan rumah tangga sebesar Rp 8,6 juta. Klaim biaya sebesar Rp 366,2 juta, biaya fiskal dan pakak bandara perjalanan pribadi sebesar Rp 79,3 juta. Biaya perjalanan Rp 119,7 juta, serta biaya sewa rumah dan asuransi banjir Rp 2 miliar.

Sejak dikelola pihak swasta 13 tahun lalu, harga air di Jakarta terbilang paling mahal dibanding wilayah lain. Sebut saja untuk wilayah kerja Palyja yang mencapai Rp 7.800/m3 dan untuk wilayah kerja Aetra sebesar Rp 6.800/m3.

Sementara, harga air di Surabaya hanya Rp 2.600/m3 atau di Bekasi yang hanya Rp 2.300/m3.

Dalam auditnya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengingatkan bahwa nilai imbalan air yang dibayar kepada swasta terlalu tinggi. 
Sebab, permintaan keuntungan pihak swasta sebanyak 22 persen adalah tidak wajar. "Padahal, sesuai rekomendasi BPKP, IRR (nilai internal Rate of Return) atas investasi modal yang menjadi komponen penting pembentuk imbalan, maka yang wajar adalah 14,68 persen," jelasnya.

Mengacu rekomendasi BPKP itu, maka seharusnya harga air adalah Rp 4.666/m3 dan bukan 7.020/m3 seperti yang berlaku saat ini.

Berdasarkan kesepakatan penetapan tarif air swasta (imbalan) lima tahunan atau rebasing, tarif air yang tinggi justru menyebabkan PAM Jaya mempunyai kewajiban membayar utang kepada pihak swasta. Sejauh ini, utang PAM Jaya kepada swasta telah mencapai Rp 561,41 miliar dan dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.

Sebab, dalam proses rebasing itu, diduga pihak PAM Jaya memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi dengan cara bersedia menyetujui penetapan-penetapan harga dan target yang merugikan pelanggan dan pemerintah.

Atas dasar itu, ICW bersama sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Swastanisasi Air Jakarta, dan pelanggan air Palyja, melaporkannya dugaan korupsi sebesar Rp 561,41 miliar itu ke KPK.

Sumarti, pelanggan Palyja di Muara Baru, Jakarta Utara, mengaku menjadi korban mahalnya tarif air, namun tidak mendapatkan haknya sebagai konsumen. "Kalau kami demo, air mengalir. Tapi, sekarang mati lagi. Karena air enggak mengalir saya enggak mau bayar, eh diminta denda Rp 4 juta," ujar Sumarti.

Ia mengaku terpaksa harus mengeluarkan uang hingga Rp 40 ribu per hari untuk membeli air yang dijual keliling, karena air Pam di rumahnya tidak mengalir. Sementara, tagihan dengan minimal abodemen juga tetap diminta. "Tagihan air bisa Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu. Saya berharap bagaimana caranya supaya air dari Palyja bisa mengalir lagi seperti 2008 dulu," pintanya.

Jakarta  :  31 Januari 2012

Sumber  :  www.mediaindonesia.com

Penulis : Putri Werdiningsih

Share

| 

Jakarta  :  23 Januari 2012

Sumber : www.beritajakarta.com

BERITAJAKARTA.COM — 23-01-2012 17:27

Sudah puluhan tahun, warga RT 005 dan 004 RW 03 Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat kesulitan mendapatkan air bersih. Selain sambungan air PAM belum masuk ke wilayah itu, kondisi air tanah juga tidak laik dikonsumsi karena tercemar limbah industri sejak 10 tahun lalu. Alhasil, untuk memenuhi kebutuhan memasak dan mandi cuci kakus, warga terpaksa membeli air dari pedagang air keliling. Sementara bagi warga yang tidak mampu terpaksa mengonsumsi air sumur yang sudah terkontaminasi limbah.

Ketua RW 03, Egar Warman, mengatakan, kesulitan air bersih yang dialami sebanyak 1.700 kepala keluarga (KK) yang mendiami RW 03, termasuk 500 KK etnis Tionghoa yang mendiami Kampung Belakang RT 05, sudah mulai dirasakan warga sejak tahun 1985.

"Dulunya air tanah masih bisa digunakan meski sudah ada pabrik. Tapi sejak tahun 1985 sudah tidak bisa lagi karena baunya sudah semakin parah dan mengandung karat. Kalaupun ada wilayah lain yang masih pakai hanya untuk mencuci. Untuk air minum terpaksa harus beli,” ungkap Egar, Senin (23/1).

Untuk itu, warga berharap Pemprov DKI Jakarta segera membantu kesulitan warga dengan memasang sambungan air PAM ke wilayahnya.

"Sebenarnya, kami sudah berterima kasih kepada Pemprov DKI karena dulunya wilayah kami terisolasi akibat tak adanya jembatan penghubung. Namun sejak tahun 2005 sudah teratasi. Begitu pula jalan yang dulunya becek kini sudah diaspal. Tapi saat ini yang kami masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih," ungkap Egar.

Wakil Lurah Kamal, Mohammad Hatta  mengaku sudah mengetahui permasalahan yang dialami warga RW 03 tersebut. Pihaknya sudah menyurati operator air bersih Palyja untuk memasang sambungan air PAM ke wilayah tersebut. “Tapi alasannya hingga saat ini debit air di wilayah tersebut sangat kecil sehingga belum bisa direalisasikan,” tandas Mohammad.